Suksesnya program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Kulon Progo selama ini tidak lepas dari peran seluruh stakeholders yang ada. Stakeholders yang berupa lembaga/instansi/institusi pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, PKK dan kelompok komunitas perannya cukup vital dan tidak bisa diabaikan. Bahkan perusahaan, koperasi dan kelompok tani juga berperan dalam mendukung program KKBPK ini. Itu artinya, jika program KKBPK di Kabupaten Kulon Progo saat ini mengalami kemunduran, berarti salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya dukungan stakeholder.
Demikian dikatakan oleh Ka Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo saat ditemui di kantornya, Senin (26/2). Ditambahkan Mardiya, beberapa tahun belakangan ini dukungan stakeholders terhadap program KKBPK memang terasa kurang. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya frekuensi atau sedikitnya waktu untuk bertemu dengan mereka. Dukungan untuk pertemuan juga relatif sedikit, sehingga kesempatan untuk advokasi dan KIE Program KKBPK juga menjadi sangat sempit.
Di masa lalu, pertanian dan koperasi menjadi mitra yang sangat erat dalam menyukseskan program KKBPK, sehingga dulu peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) sering dipadukan dengan Pertanian dan Koperasi sehingga menjadi Pertasikencana. Peringatan ini sangat dirasakan gemanya oleh masyarakat karena pertanian, koperasi dan keluarga berencana begitu akrab dalam kehidupan sehari-hari. Perusahaanpun saat itu banyak yang terlibat aktif dalam program KB dengan pendirian KB Perusahaan yang salah satunya ditandai dengan adanya pelayanan KB bagi pekerja yang masih PUS dan ingin menunda kelahiran anak kedua atau tidak ingin anak lagi. Hebatnya lagi, dulu seluruh PNS/ASN hukumnya "wajib" untuk mengikuti Program KB. Sehingga, PNS yang memiliki anak lebih dari 2 merasa malu, karena ada semacam sanksi sosial dari sesama rekan kerjanya.
Menurut Mardiya, ini menjadi tantangan besar untuk pengembangan Program KKBPK saat ini. Advokasi dan KIE program KKBPK agar program ini mendapat dukungan semua stakeholder harus kembali dilakukan. Pengelola Program KKBPK dilevel kabupaten juga perlu bersinergi dengan Penyuluh KB dan Kader Institusi Masyarakat Pedesaat (PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB-KS) serta kader kelompok kegiatan (PIK Remaja, BKB, BKR, BKL, UPPKS). Kelompok masyarakat peduli KB pun seperti Kelompok Seni Peduli KB (KSP-KB), Forum Komunikasi Kelompok KB Pria, dan Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) juga harus dilibatkan. Karena hanya dengan cara itu, KB akan kembali mengakar di masyarakat dan menjadi semacam "norma' yang diikuti oleh seluruh keluarga di Kulon Progo.
Untuk itulah, pihaknya saat ini berusaha melakukan pendekatan pada berbagai stakeholder agar program KKBPK mendapat dukungan optimal. Bahkan di bulan Mei mendatang akan dilakukan pertemuan khusus dengan seluruh stakeholder melalui kegiatan Advokasi dan KIE Program KKBPK yang didukung dana APBD. Untuk mendukung kelancaran advokasi dan KIE di lapangan, telah ada dukungan dana dari Pusat melalui Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), termasuk dukungan untuk pembuatan media KIE nya seperti pembuatan umbul-umbul, spanduk, baliho, leaflet, booklet, sticker, dll. Sementara untuk dukungan sarana prasarananya, telah dibiayai melalui DAK Fisik sejak tahun 2008 lalu untuk penyediaan kendaraan bermotor, Mobil Unit Pelayanan (Muyan), Mobil Unit Penerangan (Mupen), pembangunan Balai Penyuluhan KB dan sarana kelengkapannya, dan pengadaan media KIE bagi kelompok kegiatan seperti BKB Kit, Genre Kit, dsb.