Perlunya Perda Pembangunan Kependudukan

Perlunya Perda Pembangunan Kependudukan

Oleh: Drs. Mardiya

Ka Bidang Pengendalian Penduduk

 

Tidak dapat dipungkiri, kemajuan suatu wilayah lebih banyak ditentukan oleh kondisi penduduknya, bukan oleh melimpahnya sumber daya alam. Terbukti, banyak daerah yang maju meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang memadai. Ternyata kuncinya ada pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya. SDM yang tangguhlah yang mampu membawa daerah tersebut berkembang dan mencapai kemajuan yang berarti.

Persoalannya, menciptakan SDM tangguh yang mampu membawa kemajuan wilayah bukanlah persoalan mudah. Banyak hal yang terkait di dalamnya. Bukan hanya berhubungan dengan kualitas pendidikan, ketrampilan, etos kerja dan derajat kesehatannya, tetapi juga berhubungan dengan kuantitas dan persebarannya. Termasuk kondisi keluarga di mana setiap penduduk bernaung yang akan mempengaruhi motivasi dan semangat kerja. Intinya, SDM tangguh yang mampu membawa kemajuan wilayah baru akan tercipta manakala jumlah dan persebarannya kondusif serta kualitas keluarganya terjaga.

Disinilah perlunya daerah memiliki regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk dan pembangunan keluarga, bila daerah tersebut menginginkan terwujudnya SDM Tangguh yang mampu membawa kemajuan wilayah secara merata dan berkesinambungan. Perda yang dimaksud adalah Perda Pembangunan Kependudukan sebagai rumah besarnya dengan dukungan administrasi kependudukan yang tertib, valid dan terupdate.

Sebenarnya pembentukan Perda yang mengatur Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam Bab IV, Bagian Kedua, Pasal 14. Dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam: a. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota dan b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Yang dimaksud dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga Bab I Pasal 1. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Sementara perkembangan kependudukan sendiri diartikan sebagai kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan pembangunan keluarga diartikan sebagailiupaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Soal perlunya Perda Pembangunan Kependudukan diperkuat dengan keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Perpres tersebut selain mengamanatkan setiap daerah menyusun GDPK, juga menegaskan bahwa strategi pelaksanaan GDPK perlu dilakukan melalui: (1) pengendalian kuantitas penduduk, (2) peningkatan kualitas penduduk, (3) pembangunan keluarga, (4) penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dan (5) penataan administrasi kependudukan.

Dengan demikian jelaslah bahwa Perda Pembangunan Kependudukan memang perlu dibuat oleh setiap daerah dalam rangka mewujudkan SDM tangguh yang mampu menghantarkan daerah lebih berkembang dan maju, terlebih di era bonus demografi. Tentu saja setelah Perda yang dimaksud dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah Daerah bersama segenap komponen masyarakat dengan mengerahkan segenap daya dan upayanya dalam mengendalikan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk yang dibarengi dengan pembangunan keluarga berkualitas serta penataan administrasi kependudukan sehingga mencapai kondisi ideal.