Mencegah Bencana Demografi

Mencegah Bencana Demografi

Oleh: Drs. Mardiya

Ka Bidang Pengendalian Penduduk

 

Hadirnya era bonus demografi di Indonesia di tahun 2020 ini dan akan berakhir tahun 2035 mendatang secara otomatis akan berjalan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia muda yang berusia di atas 15 tahun dan dibawah 25 tahun. Mereka adalah para remaja atau pemuda yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah agar tidak menjadikan bonus demografi menjadi bencana demografi. Artinya, ketersediaan tenaga kerja muda yang berlimpah di era bonus demografi jangan sampai berbalik menjadi bencana karena kurangnya persiapan pemerintah menghadapi era ini.

Setidaknya ada 3 isu mendasar dari remaja/penduduk usia muda yang harus menjadi perhatian bersama. Ketiga isu tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Mereka adalah para penganggur intelek yang secara sosial lebih beresiko menimbulkan kerawanan dibandingkan dengan yang tidak intelek. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2019 ini TPT Angkatan kerja di Indonesia adalah 5,28 persen (data per Agustus). Artinya, terdapat 5 orang penganggur dari 100 orang Angkatan kerja di Indonesia. Sangat boleh jadi, 5 orang yang dimaksud sebagian besar adalah para penduduk usia muda atau remaja yang masih menganggur karena belum mendapatkan pekerjaan sesuai harapannya.

Kedua, masih tingginya tingkat perkawinan anak atau perkawinan di bawah usia 18 sesuai amanat UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyebutkan bahwa selama tahun 2018 terdapat 1.348.866 anak perempuan telah menikah di bawah usia 18 tahun. Bahkan secara tegas Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa satu dari empat anak perempuan di Indonesia telah menikah pada umur kurang dari 18 tahun.

Ketiga, rendahnya partisipasi pemuda/remaja dalam penyusunan kebijakan kepemudaan. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang saat ini dalam kisaran angka 50. IPP adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pemuda di Indonesia. Yang menyedihkan, terkait IPP ini, Pulau Jawa menunjukkan performa yang buruk.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa masih pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengelola penduduk usia muda/remaja ini agar bonus demografi tidak berubah menjadi bencana. Untuk itu diperlukan kebijakan lintas sektor di bidang kepemudaan sehingga pembangunan kepemudaan mendapatkan porsi yang selayaknya.

Tentu, menjadi sebuah harapan besar bagi kita semua, bahwa pemerintah memasukkan isu kepemudaan sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 sebagai bagian dari upaya pemerintah menyiapkan penduduk usia muda ini sebagai generasi yang mampu memberikan kontribusi positif agar bencana demografi tidak pernah terjadi di Indonesia.