Menunggu Pilkades Serentak 2021, Bupati Mengangkat Penjabat Kepala Desa

Dalam rangka menunggu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak pada tahun 2021, maka Kepala Desa yang memasuki akhir masa jabatan pada tahun 2019 dan 2020 tetap diberhentikan oleh Bupati. Selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2019, terdapat 17 Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat 15 Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya. Ditambah dengan Penjabat Kepala Desa Demen yang telah menjabat sebelum Pilkades 2018 (Kepala Desa Tepilih hasil Pilkades 2018 meninggal dunia sebelum dilantik), maka sampai dengan Pilkades serentak tahun 2021 akan terdapat 33 PNS yang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa. Bersamaan dengan akan berakhirnya masa jabatan 35 Kepala Desa hasil Pilkades serentak tahun 2015, maka Pilkades 2021 akan diselenggarakan di 68 desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Tidak diatur secara lebih spesifik, hanya diatur bahwa kriteria PNSD yang akan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling kurang harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. Sedangkan mekanismenya adalah melalui usulan BPD kepada Bupati melalui Panewu serta memperoleh izin dari atasan PNSD yang akan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa. Juga harus dibangun komunikasi dengan calon Penjabat Kepala Desa terkait kesediannya untuk menjadi Penjabat Kepala Desa.

Sampai dengan akhir tahun 2019, telah dilakukan pengisian jabatan Penjabat Kepala Desa di 18 desa. Memasuki tahun 2020, telah diangkat 1 Penjabat Kepala Desa yaitu di Desa Triharjo, Kapanewon Wates pada hari Jum’at, 3 Januari 2020. Raden Sukirno, S.I.P., M.M. yang merupakan PNSD di Satuan Polisi Pamong Praja diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Triharjo menggantikan Kepala Desa Triharjo periode 2014 – 2020, Samsu Giharto.

Sebagaimana pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan Penjabat Kepala Desa sebelumnya, acara di Desa Triharjo ini juga dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sudarmanto, S.I.P., M.Si. Setelah prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan Penjabat Kepala Desa oleh Panewu Wates, Santoso, S.I.P., M.Si, Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini penyelenggaraan pemerintahan desa sedang memasuki proses transisi penataan kelembagaan sebagai respon terhadap dinamika regulasi dan pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Berbagai perangkat regulasi telah selesai disusun sehingga direncanakan pada bulan Januari 2020 akan dilakukan pengukuhan Kepala Desa menjadi Lurah, yang akan diikuti dengan pengukuhan Perangkat Desa menjadi Pamong Kalurahan dengan nomenklatur jabatan, tugas dan fungsi yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan. Demikian juga sebutan desa berubah menjadi kalurahan, menyusul perubahan penyebutan kecamatan menjadi kapanewon yang telah dilakukan lebih dahulu. Penataan kelembagaan pemerintah kalurahan ini diharapkan akan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat serta mendorong pengurangan angka kemiskinan.

Setelah Desa Triharjo, terdapat 12 Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya di bulan Januari 2020, serta 2 Kepala Desa di pertengahan tahun 2020. Sebagaimana desa-desa yang lain, maka dalam rangka menunggu Pemilihan Kepala Desa/Lurah serentak pada tahun 2021, maka di desa-desa tersebut juga akan diangkat Penjabat Kepala Desa.(RSD)