MEMBANGKITKAN SIKAP POSITIF DALAM MELAKSANAKAN PENDATAAN KELUARGA 2020

Drs. Andang Muryanta, Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Galur,
Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, 2019

PENDAHULUAN

Rapat koordinasi dan konsolidasi nasional BKKBN dalam rangka persiapan Pendataan Keluarga (PK) 2020 sudah dilaksanakan pada hari rabu–sabtu, 27–30 November 2019 di Hotel Harris, Bekasi, Jawa Barat.

Pertemuan dibuka oleh Plt Deputi ADPIN yaitu Bapak Dr. M. Yani, M.Kes., PKK pada hari rabu, 27 November 2019 pukul 19.00 WIB dan dihadiri sekitar 140 peserta, yang terdiri dari Kepala Bidang Adpin, Kepala Subbid Datin, Pengelola data dan PKB dari perwakilan 34 provinsi se- Indonesia serta beberapa perwakilan  OPD KB, materi disampaikan oleh beberapa direktorat BKKBN yang terkait tentang penjelasan kesiapan dan mekanisme PK 2020.

Pendataan Keluarga (PK) 2020 merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali (pertama kali dilaksanakan bulan mei tahun 2015), pelaksana PK adalah kader dusun yang dikoordinasikan oleh PKB dan diharapkan hasil PK dapat di update setiap tahun dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Keluarga (SIGA), semua rumah yang menjadi target PK dipastikan bisa terdata sesuai prosedur baik menggunakan formulir atau smart phone sehingga data dapat akurat, obyektif, up to date dan tepat digunakan sebagai arah penentu kebijakan pemerintah.

Dimulai dari data kekuatan Tim PK 2020 dengan memetakan PKB/PLKB serta pendata baik memetakan wilayah fisik maupun memetakan kompetensinya, kemudian bentuk tim solid demi kesuksesan PK 2020, selanjutnya PK akan diserukan oleh Mendagri melalui Surat Edarannya, kemudian advokasikan PK ke Gubernur, Bupati/Walikota setempat agar membuat surat instruksi pelaksanaan PK 2020.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dasar hukum PK 2020 adalah UU No. 52 Tahun 2009 dan PP No. 87 Tahun 2014 yang pada intinya adalah PK dilakukan 5 tahun sekali sebagai dasar penentu kebijakan, sedang tujuan PK adalah tersedianya data by name by address dengan memotret kondisi lapangan serta untuk mengukur ukuran-ukuran kependudukan, PK dilaksanakan mulai tanggal 1-31 Mei 2020 yang dilakukan kader dibawah pembinaan PKB dengan cara melakukan pencatatan langsung baik dengan formulir atau dengan smart phone.

Sasaran keluarga yang didata adalah keluarga yang berdomisili minimal 6 bulan atau lebih dan kurang dari 6 bulan tetapi berniat untuk menetap, untuk 6 provinsi di Indonesia (Sumut, Jabar, Maluku, Sulbar, Kalbar dan DKI) akan didata penuh/semua, sedang sisanya termasuk DIY hanya sampling (di 31 kecamatan, 219 desa, 666.000 kk) dengan rincian pendataan 60% menggunakan smart phone dan 40% menggunakan formulir/kertas, kemudian melakukan pengisian 58 variabel dengan inti 3 golongan variabel yaitu Demografi (16 variabel), Keluarga Berencana (10 variabel) dan Indek Pembangunan Keluarga (32 variabel)

(Indeks Pembangunan Keluarga/IPK, pada intinya adalah ketentraman, kemandirian dan  kebahagiaan) inilah yang menjadi pembeda pada survey kali ini.

Strategi PK 2020 menggunakan langkah yang dikaitkan dengan pelatihan, seperti pemetakan SDM Pengelola, Penguatan Tim Pengajar dan Penguatan Metode Pembelajaran. Pelatihan yang dilakukan adalah TOT (di Pusat), Pelatihan PK 2020 (di Provinsi) dan Orientasi PK 2020 (di Kecamatan). TOT ditargetkan pada bulan januari dilakukan oleh 2 orang provinsi berlangsung di PUSDIKLAT diawali dengan pembelajaran on-line, kemudian setiap provinsi membentuk 8 orang sebagai team teaching membantu 2 orang  tersebut (TOT ada 8 materi).

Tahap Pelatihan PK 2020 pada bulan Februari-Pertengahan Maret, dilakukan oleh 3 orang Kabupaten/Kota, berlangsung di Perwakilan BKKBN Provinsi diampu oleh Team Teaching Provinsi diawali dengan pembelajaran on-line, kemudian setiap kabupaten membentuk 3 orang sebagai team teaching untuk membantu 3 orang peserta pelatihan tersebut (Pelatihan PK ada 7 materi).

Tahap Orientasi PK 2020 pada pertengahan bulan Februari-Akhir April, dilakukan oleh tim pendata, manager dan supervisor, pelatihan dilaksanakan di masing-masing kecamatan diampu oleh team teaching baik tingkat kabupaten atau provinsi (Orientasi PK ada 3 materi). Untuk Media Pembelajaran yang dilakukan pada keseluruhan pelatihan adalah E-Learning, Media Talk Fushion dan Video Tutorial Singkat.

PENYIAPAN ANGGARAN

Menurut Kasubbid Analisis dan Evaluasi, Ibu Fifi Husnil, sesuai panduan pelaksanaan PK 2020, total anggaran PK 2020 adalah 246.900.000.000,- dari anggaran yang diajukan 600 milyar, sehingga kita harus bijak dalam menentukan anggaran tersebut, masing-masing provinsi sudah dirinci, yang dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu; Mudah, Normal dan Sulit, semakin sulit maka semakin tinggi anggaran yang ditetapkan. DIY termasuk provinsi yang masuk kategori mudah dan 50% KK merupakan target PK 2020. Berikut adalah beberapa anggaran untuk komponen misalnya; pengadaan formulir 300, honor orientasi pendata 50.000, upah pendataan 3.500, upah entry 1.500 dan lain-lain. Masing-masing kabupaten/kota dapat menganggarkan untuk mendukung PK 2020 ini, selain itu juga dana BOKB juga dapat digunakan sesuai kebijakan masing-masing wilayah.

KESIAPAN APLIKASI DAN PENGORGANISASIAN LAPANGAN

Menurut Kasubdit Sistem Aplikasi dan Bank Data, Bapak M. Arfan, bahwa dana yang dianggarkan untuk pembuatan aplikasi PK 2020 adalah 13 Milyar, hal ini menurut beliau merupakan dana yang minim untuk membuat aplikasi tingkat nasional, hal ini tidak sebanding dengan survey yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Kelihatannya belum ada konsep yang matang tentang aplikasi PK 2020 semuanya masih dalam proses trial and error, masih perlu dipelajari terkait pengintegrasian data PK 2015 kedalam aplikasi sehingga nanti PK 2020 bersifat melengkapi dan update data PK 2015, jika menggunakan data PK 2015 maka yang harus diperhatikan adalah memory storage HP pendata dan ini belum dapat ditentukan spesifikasi minimal HP yang dapat digunakan untuk pendataan.

Dari sisi pengorganisasian lapangan PK 2020, menurut Dir Binlap, Bapak Wahidin, disampaikan bahwa; dalam flash back evaluasi pelaksanaan PK 2015 ada keterbatasan formulir dan sarana prasarana, data hilang/rusak dan kader tidak terlatih, sehingga dengan memahami hasil evaluasi PK 2015 ini, PK dikerjakan oleh berbagai pihak/komponen, perencanaan yang matang, sehingga menghasilkan kualitan data yang baik.

Managemen PK 2020 seperti diketahui pada tingkat pusat tanggung jawab Kepala BKKBN, Provinsi: Gubernur, Kabupaten/Kota: Bupati/Walikota, Kecamatan: Camat dan Tingkat Desa/Kelurahan: Kepala Desa/Lurah. Artinya Program PK 2020 merupakan program nasional yang harus didukung dan dilaksanakan semua komponen secara bersamaan.

Potensi SDM Lini Lapangan yang dapat diminta kontribusinya untuk mendukung PK 2020 adalah Kader BKB, BKR, PIK-R, PJK, PKK, Muslimat NU, Aisiyah dan lain-lain, tidak harus semua dilibatkan namun daerah dapat memaksimalkan potensi sekitar dalam mengoptimalkan pelaksanaan PK 2020.

Lini lapangan tingkat Kecamatan dipimpin oleh manajer PK (minimal D3) yang dibantu oleh manajer data (minimal D3), sedangkan tingkat desa/kelurahan dipimpin oleh supervisor PK (minimal SMA) dan ujung tombak pendataan adalah Kader Pendata (minimal SMA).

Syarat lulusan untuk manajer, Supervisor dan Pendata adalah merupakan syarat ideal, jika di lapangan tidak dapat memenuhi syarat tersebut, maka persyaratan dapat menyesuaikan/fleksibelsesuai dengan kondisi lapangan, dengan berpedoman pada kelancaran dan suksesnya PK 2020.

KENDALA YANG ADA SAAT INI

Pertama, terkait dengan SDM lini lapangan yang minim dengan latar belakang status sosial, pengetahuan, kemampuan dan pendidikan rendah di berbagai wilayah tertentu akan berpengaruh terhadap percepatan, ketepatan serta kualitas hasil pendataan

Kedua, dukungan dana yang minim sangat berpengaruh terhadap semangat dan pengabdian terutama kader pendata di tingkat bawah

Ketiga, masalah sarana dan prasarana yang terbatas, penyediaan formulir tanpa diberikan alat tulis, penggunaan smart phone yang tidak semua kader pendata punya HP dengan spesifikasi tertentu

Keempat, penggunaan metode dalam pelaksanaan PK 2020 masih belum final, belum ada konsep  aplikasi yang sudah jadi untuk aplikasi PK 2020, belum lagi masalah pengintegrasian data PK 2015 kedalam aplikasi PK 2020

MEMBANGKITKAN SIKAP POSITIF TIM

Melalui data kekuatan Tim PK 2020 yang disiapkan di lini lapangan (tk kecamatan kebawah), dengan memetakan PKB/PLKB serta pendata baik wilayah fisik maupun kompetensinya, sekaligus bentuk tim solid demi kesuksesan PK 2020.                                                                                                   

Selanjutnya PK akan diserukan oleh Mendagri melalui Surat Edarannya, kemudian advokasikan PK ke Gubernur, Bupati/Walikota setempat agar membuat surat instruksi pelaksanaan PK 2020.

Orientasi PK 2020 dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu bulan Februari-April, dilakukan oleh tim pendata, manajer dan supervisor, pelatihan dilaksanakan di masing-masing kecamatan diampu oleh team teaching baik tingkat kabupaten atau provinsi.

Manajemen PK 2020 di tingkat pusat merupakan tanggung jawab Kepala BKKBN, Provinsi: Gubernur, Kabupaten/Kota: Bupati/Walikota, Kecamatan: Camat dan Tingkat Desa/Kelurahan: Kepala Desa/Lurah.   Program PK 2020 merupakan program nasional yang harus didukung dan dilaksanakan semua komponen secara bersamaan.

Menurut Ketua DPP IPeKB, Bapak Triyana, SE Kesiapan dan peran IPeKB (Ikatan Penyululuh Keluarga Berencana) Indonesia dalam PK 2020 sudah sepakat bahwa; IpeKB mendukung penuh pelaksanaan PK 2020, selalu berkoordinasi dengan lintas sektor (OPD maupun bidang ADPIN Provinsi) dan dikuatkan pula bahwa; kunci PK 2020 adalah komitmen setiap instansi, partisipasi aktif, monitoring, evaluasi serta integrasi lintas sektor.

Menurut Direktorat Advokasi dan KIE, Bapak Sugiyono

Sosialisasi PK 2020 ditargetkan akan dilakukan dari pusat sampai dengan kecamatan yang menuntut semua komponen berperan, sosialisasi yang dilakukan antara lain adalah membuat audiensi agar pemangku kebijakan menyetujui membuat surat edaran kemendagri/gubernur, membuat video tutorial PK 2020 untuk pendata dan memasang berbagai media sosialisasi ditempat umum agar masyarakat luas mengetahui gaungnya PK 2020.

Membangkitkan sikap positif tim pendataan keluarga pada intinnya adalah upaya menggugah sikap dan kompetensi yang harus dimiliki oleh masing-masing individu atau komponen yang tergabung dalam “team work” PK 2020.

Sikap positif yang dimaksud adalah berupa integritas yang dimiliki dalam bertindak yang sesuai dengan nilai-nilai dan peraturan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan  yang sulit untuk melakukan sesuatu hal.

Terakhir merupakan ajakan positif dari Kepala BKKBN, Bapak dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), yaitu:

Mari sukseskan PK 2020 dengan maksimalkan potensi yang ada.

Mari kita berkarya bukan hanya bekerja, PK 2020 jadikanlah karya yang indah bagimu.

PK 2020 terdapat Indeks Pembangunan Keluarga yang merupakan  satu-satunya di dunia, IPK merupakan buatan Indonesia yang dicobakan di Indonesia dan digunakan di Indonesia.

Dalam menyusun IPK 2020 melibatkan profesor ahli kependudukan dari berbagai universitas, dari proses pembuatan hingga pengujian indikatornya.

Rebranding BKKBN akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, mengingat BKKBN harusnya dapat diterima oleh semua lini, termasuk kaum milenial.

Menurut survei saat ini BKKBN belum terkenal dikalangan milenial, baik dari logo, kepanjangan dan tugas instansi.

Dengan berbagai inovasi tersebut harapannya dapat menjadikan lembaga ini lebih maju dan modern.

Pastikan pendata kompeten, sehingga data yang dihasilkan akurat dan benar.

Pendata harus dilatih, ditekankan bahwa responden itu bermacam-macam, pendata harus bisa menyesuaikan diri terhadap responden, sehingga hasilnya maksimal.

Selamat berjuang, satu kata dengan perbuatan “Mari kita sukseskan PK 2020”