Tantangan Bupati Sutedjo di Bidang KKBPK

Tantangan Bupati Sutedjo di Bidang KKBPK

Drs. Mardiya

Ka Bidang Pengendalian Kependudukan 

 

Terhitung sejak Kamis (7/11) Drs. H. Sutedjo yang selama ini menjadi Wakil Bupati Kulon Progo telah resmi dilantik menjadi Bupati Kulon Progo oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, menghabiskan sisa masa jabatan tahun 2017 – 2022. Sejak saat itu pula, beliau mengemban tugas untuk mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kulon Progo 2017 – 2022 berupa “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan imn dan taqwa”.

Tentu banyak tantangan yang harus dihadapi Bupati Sutedjo untuk mewujudkan visi tersebut. Salah satunya adalah tantangan di bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang memiliki 5 aspek garapan yakni: (1) Pendewasaan Usia Perkawinan, (2) Pengaturan Kelahiran, (3) Pembinaan Ketahanan Keluarga, (4) Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, (5) Pengelolaan Kependudukan.

Pada aspek Pendewasaan Usia Perkawinan, tantangan pokok yang dihadapi adalah masih banyaknya kasus pernikahan usia dini maupun usia anak karena berbagai sebab. Data Kantor Kemenag Kulon Progo menunjukkan bahwa di tahun 2018 masih ada 27 kasus perkawinan usia dini (kurang dari 16 tahun bagi perempuan dan kurang dari 19 tahun bagi laki-laki sesuai UU No 1 Tahun 1974). Sementara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo mencatat, selama tahun 2018 terdapat 39 kasus perkawinan usia anak (usia kurang dari 18 bagi laki-laki maupun perempuan sesuai UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014. Sedangkan harapannya, usia ideal perkawinan bagi perempuan minimal 21 thun dan bagi laki-laki minimal 25 tahun.

Selanjutnya pada aspek Pengaturan Kelahiran, tantangan pokok yang dihadapi adalah masih tingginya angka unmet need yang menyentuh angka 10,25% dari total Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada akhir tahun 2018 sebanyak 60.359. Angka ideal unmet need sesuai dengan amanat nasional adalah 9,91%. Tingginya unmet need menggambarkan masih banyaknya PUS yang seharusnya ber-KB namun belum terlayani. Mereka adalah PUS dengan klasifikasi Ingin Anak di Tunda (IAT) dan PUS yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) yang jumlahnya mencapai 6.189 PUS.

Sementara pada aspek Pembinaan Ketahanan Keluarga, tantangan pokoknya adalah masih banyaknya kasus perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak. Di tahun 2018, Kulon Progo memiliki 698 kasus perceraian dari total perkawinan sebanyak 5.936 atau sebesar 11,76% yang merupakan persentase tertinggi di DIY karena Kabupaten/Kota lainnya dalam kisaran 2 – 7%. Sementara kasus KDRT yang terjadi sebanyak 44 kasus, kekerasan terhadap perempuan 71 kasus dan kekerasan terhadap anak 64 kasus.

Sedangkan pada aspek Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, tantangan pokok yang dihadapi adalah masih banyaknya penduduk miskin di Kulon Progo. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat di tahun 2018 Kulon Progo masih memiliki 19,11% penduduk miskin dari total penduduk 448.114 jiwa. Angka ini masuk kategori tertinggi di DIY dan berada di atas rata-rata nasional. Banyaknya penduduk miskin mencerminkan masih banyak keluarga yang tidak sejahtera sehingga perlu upaya serius untuk memberdayakannya melalui pengembangan kegiatan ekonomi produktif.

Akhirnya pada aspek pengelolaan kependudukan, tantangan pokok yang dihadapi adalah kemungkinan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk seiring dengan banyaknya migran yang masuk ke Kulon Progo pasca beroperasinya secara penuh Yogyakarta International Airport (YIA). Migran ini selain akan memberikan kontribusi positif terhadap ketersediaan tenaga kerja, juga akan menjadi sumber masalah manakala tidak ada kesiapan Pemkab Kulon Progo untuk menerimanya. Apalagi ada kecenderungan migran yang masuk mengarah pada wilayah tertentu yang berpotensi menjadikan distribusi penduduk tidak seimbang.

Kelima tantangan tersebut belum termasuk minimnya regulasi yang mengatur pelaksanaan program KKBPK di lini lapangan. Selama ini Kulon Progo baru memiliki 2 Peraturan Bupati (Perbub) yang terkait langsung dengan program KKBPK, yakni Perbub No 18 Tahun 2016 tentang Strategi KIE Berbasis Komunitas dalam Pengembangan Program KKBPK dan Perbub No 153 Tahun 2018 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kulon Progo 2018 – 2035. Regulasi ini mestinya perlu dilengkapi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kependudukan dan lima Perbub yakni Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Data Base Kependudukan.

Namun dengan adanya satu keyakinan bahwa Bupati Sutedjo memiliki komitmen yang tinggi terhadap program KKBPK serta besarnya dukungan lintas sektor, masyarakat dan swasta, maka tantangan dan permasalahan program KKBPK akan mampu diatasi dengan kerja keras dan kerja cerdas. Termasuk dengan menciptakan berbagai inovasi pelayanan dan kegiatan yang memiliki daya dongkrak tinggi untuk menyukseskan program KKBPK di Kulon Progo. Semoga.