Pembekalan Awal Masa Tugas Perangkat Desa Baru

Sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan Tata Pemerintahan Desa untuk Tahun Anggaran 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan bimbingan teknis bagi Perangkat Desa baru pada hari Selasa (29/10) dan Kamis (31/10) di Aula Dinas PMD Dalduk dan KB. Acara ini diikuti oleh Perangkat Desa baru yang mengisi jabatannya pada tahun 2019 dan yang mengisi jabatan pada akhir tahun 2018 yang belum mengikuti bimbingan teknis.

Untuk pelaksanaan hari pertama diikuti oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi, sedangkan hari kedua diikuti oleh Dukuh. Acara secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB, Sudarmanto, S.I.P., M.Si. yang sekaligus juga menyampaikan materi pembekalan. Kepala Dinas menegaskan bahwa jabatan Perangkat Desa saat ini harus dapat mengikuti perkembangan dinamika regulasi yang menuntut profesionalisme dan integritas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Meskipun telah dibagi ketugasannya masing-masing, namun tetap dibutuhkan pola kerja secara teamwork, sehingga tidak ada istilah “I’m in my position”, yang dapat berdampak pada egoisme dalam pelaksanaan kerja.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Muhadi, S.H., M.Hum. berkesempatan memberikan materi terkait pengelolaan keuangan desa. Kabag Hukum menyampaikan bahwa dana transfer untuk desa yang besarannya semakin meningkat diharapkan dapat dikelola secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Sementara itu materi terkait dengan fungsi dan tugas Perangkat Desa, disampaikan oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa, Risdiyanto, S.I.P. Sampai saat ini, job description Aparatur Pemerintah Desa masih mengacu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, meskipun dengan adanya dinamika regulasi terbaru dan penyelarasan kelembagaan berdasarkan Keistimewaan DIY, telah terbit Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan, yang akan segera diikuti dengan penerbitan Peraturan Bupati mengenai Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

Pada hari kedua, Kepala Seksi Administrasi Kekayaan Desa, Misbachun Eko Rahardjo, S.H. menyampaikan materi bimtek mengenai pengelolaan administrasi pelayanan umum. Dipaparkan mengenai teknis pelayanan umum kepada masyarakat dan contoh dokumen atau buku administrasi pengelolaan pelayanan umum.

Sedangkan Kepala Seksi Keuangan dan Pendapatan Desa, Joko Sunanto, S.H. dalam paparannya di hari kedua membahas tentang fokus ketugasan kebendaharaan pada Kepala Urusan Keuangan, serta fungsi dan tugas Dukuh dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Pedukuhannya. Perangkat Desa harus benar-benar memahami regulasi yang mengatur sehingga jangan sampai terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan temuan APIP, apalagi menjadi temuan APH.

Dalam dua hari penyelenggaraan bimbingan teknis ini, acara diselingi ice breaking berupa stand up comedy dan game interaktif yang diisi oleh personel dari UPT BLK dan BKPP, agar suasana bimtek lebih segar dan tidak membosankan.