Revitalisasi Program KKBPK Di Kulon Progo

REVITALISASI PROGRAM KKBPK DI KULON PROGO

Menuju Keluarga Berkualitas, Berketahanan dan Sejahtera

 

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan program pemerintah yang mestinya dirancang secara terintegrasi, sinergis, terpadu dan terukur guna mewujukan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Program KKBPK tidak hanya sebatas mengejar indikator capaian kuantitatif KB seperti capaian Peserta KB Baru (PB), Peserta KB Aktif (PA) atau Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), namun tentu juga terkait dengan capaian indikator kualitatif, yakni keluarga berkualitas, berketahanan dan dan sejahtera sebagai tujuan akhir dari pembangunan keluarga. Untuk itu diperlukan desain kebijakan dan implementasi program KKBPK secara tepat.

Setelah mengalami penurunan dalam hal capaian di tahun 2017, program KKBPK di Kabupaten Kulon Progo mulai menggeliat bangkit di tahun 2018. Hal ini terlihat pada capaian peserta aseptor : PB, PA, MKJP, MOP (KB Pria) dan persentase Unmet Need (calon aseptor belum ber KB). Bila di tahun 2017 capaian PB hanya 39,23% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) atau target, maka di tahun 2018 telah meningkat menjadi 70,66%. Sementara capaian PA meningkat dari 70,19% menjadi 71,29% dari total Pasangan Usia Subur (PUS) atau meningkat 1,1%. Lebih spesifik, capaian Peserta KB MKJP meningkat dari 42,07% dari total PA di tahun 2017 menjadi 43,24% di tahun 2019. Kesertaan KB Pria (MOP dan Kondom) juga telah meningkat dari 6,22% dari total PA menjadi 10,49%. Yang sangat menggembirakan, PUS yang mestinya ber-KB tetapi belum terlayani telah turun dari 13,32% pada tahun 2017 menjadi 10,25% pada tahun 2018.

Demikian pernyataan Ka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMD Dalduk dan KB) Kabupaten Kulon Progo, Sudarmanto, MSi dalam press releasenya, Rabu (31/7/2019). Selain itu, di tahun 2019, capaian PB, PA, PA MKJP, KB Pria dan Unmet Need dipastikan akan semakin baik. Hal ini dapat dilihat pada capaian di bulan Juni 2019 yang lebih baik dibandingkan pada bulan yang sama di tahun 2018 maupun tahun 2017. Di bulan Juni 2019 capaian PB telah menyentuh angka 34,83% lebih baik dari capaian tahun 2018 yang hanya 29,33% atau tahun 2017 yang hanya 20,14%. Dengan penguatan advokasi KIE KB yang melibatkan seluruh stakeholder dan menjangkau seluruh Unmet Need serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di tahun 2019 ini, dipastikan di akhir tahun 2019 capaian PB bisa mencapai 75 hingga 80% dari target.

Menurut Sudarmanto, di tahun 2019 ini bukan hanya capaian PB yang semakin baik, upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menunjukkan hasil yang positif. Hal ini setidaknya ditandai dengan turunnya kasus nikah dini (dibawah 16 tahun bagi perempuan dan di bawah 19 tahun bagi laki-laki) dari 46 kasus di tahun 2017 menjadi 27 kasus di tahun 2018. Di tahun 2019, tanda-tanda turunnya kasus nikah dini nampak dari masih sedikitnya permohonan dispensasi nikah hingga akhir juni 2019. Hal ini dipengaruhi oleh gigihnya upaya advokasi KIE PUP melalui jalur sekolah dan masyarakat lewat Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) yang jumlahnya saat ini dan 61 kelompok, Pendidikan Kesehatan Reproduksi (Kespro) sebagai muatan lokal di SD, SMP dan SMA, pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan intensifnya pelayanan kesehatan remaja melalui Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Ini belum termasuk peran Penyuluh KB, Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) TP PKK, Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan LSM (PKBI, Rifka Annisa, dll) yang juga intens melakukan pembinaan pada remaja agar tidak tergesa-gesa menikah.

Sementara dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga untuk mengurangi kasus perceraian di Kulon Progo yang sementara ini masih tertinggi di DIY dengan tingkat perceraian di atas 10%, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan berbagai inovasi, Di antaranya menumbuhkembangkan Klinik Ketahanan Keluarga yang saat ini telah ada di 5 desa, yakni Desa Sogan Kecamatan Wates, Desa Tirtorahayu Kecamatan Galur, Desa Depok Kecamatan Panjatan, Desa Giripurwo Kecamatan Girimulyo serta Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh. Selain itu mengintensifkan sosialisasi Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Kuhias Kenanganku) terutama di 23 Kampung KB se Kulon Progo melalui KIE, penyebarluasan leaflet, booklet, sticker, dan banner. Dinas PMD Dalduk dan KB bersama OPD terkait (Kantor Kemenag dan Dinas Sosial PPPA) juga melakukan kerjasama dalam pembinaan persiapan pra nikah maupun pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui harmonisasi hubungan seluruh anggota keluarga.

Sedangkan dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas PMD Dalduk dan KB telah berupaya menumbuhkembangkan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) untuk merangsang keluarga Pra Sejahtera agar berani berwirausaha dengan melihat potensi dan kemampuan masing-masing. Bantuan permodalan, Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) serta pelatihan dan pembinaan untuk menghasilkan produk berkualitas, mengemas produk agar menarik minat pembeli serta membuka jaringan pasar telah dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Beberapa kelompok UPPKS bahkan telah didorong untuk menjual produknya lewat online yang difasilitasi oleh Pemda Kulon Progo lewat aplikasi belabeliku.com.

Di Kulon Progo saat ini setidaknya ada tiga kelompok UPPKS yang beromzet cukup besar dengan jangkauan pemasaran yang sangat luas. Kelompok UPPKS yang dimaksud adalah: Pertama, UPPKS Sekar Arum, Kecamatan Lendah dengan omzet Rp 300 – 500 juta per tahun, produk utama batik, jangkauan pemasaran selain hampir di seluruh Indonesia juga Malaysia, Brunei Darussalam, Polandia, Jerman, Belanda dan Jerman. Kedua, Kelompok UPPKS Galuh Aji, Kecamatan Samigaluh dengan omzet Rp 300 juta per tahun, produk utama enting-enting jahe, jangkauan pemasaran seluruh Indonesia dan Australia. Dan ketiga, Kelompok UPPKS Putri Sari dari Kecamatan Pengasih dengan omzet Rp. 200 juta per tahun, produk utama jamu jawa, jangkauan pemasaran DIY, Bogor, Jakarta, Jawa Timur.

Dalam rangka revitalisasi Program KKBPK di Kabupaten Kulon Progo, peran Bupati dan Wakil Bupati sangatlah strategis. Bukan hanya dari sisi perencanaan berupa regulasi dengan menerbitkan Peraturan daerah ataupun peraturan Bupati, tetapi juga dalam koordinasi, penggerakan, pengendalian dan pembinaan. Kegiatan koordinasi, penggerakan, pengendalian dan pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui strategi yang tepat, terarah, dan terukur. Terbukti Bupati Kulon Progo pada tahun 2010 telah mendapatkan penghargaan Wira Karya Kencana dan pada tahun 2014 mendapatkan penghargaan Manggala Karya Kencana dari Ka BKKBN Pusat. Selanjutnya pada tahun 2019 sebelum diangkat menjadi Kepala BKKBN Pusat mendapatkan Satyalencana Pembangunan Bidang KKBPK dari Presiden RI atas prestasi dan komitmennya dalam Program KKBPK Disamping itu dalam menggelorakan semangat ber KB melalui lagu bertemakan keluarga, Ka Bidang Pengendalian Penduduk mendapatkan Cipta Karya Kencana dari Kepala BKKBN. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap Program KKBPK cukup besar, disamping mengejar indikator capaian kuantitatif namun juga penguatan ketahanan dan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui program KKBPK secara terintegrasi dan terpadu.

Guna memantapkan pelaksanaan program KKBPK, di Kulon Progo telah disusun Grand Design Pembangunan Keluarga yang dikuatkan dengan Peraturan Bupati No 53 Tahun 2018, yang disambung dengan penyusunan Perda Pembangunan Keluarga di tahun 2019 ini. Sebelumnya, di tahun 2016 telah disusun Peraturan Bupati No 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Pernikahan di Usia Anak dan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2016 tentang Strategi KIE Berbasis Komunitas dalam Pengembangan Program KKBPK.

“Harapan kami, regulasi ini akan menjadi payung hukum bagi para pengelola program KKBPK di lapangan, sehingga kerja mereka lebih terlindungi, terarah dan jelas indikator kinerjanya. Selama ini landasan kerja pengelola program KKBPK di tingkat Kabupaten hanya mendasarkan pada UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga yang sudah barang tentu implementasinya kurang optimal karena belum mengadopsi kemampuan dan potensi wilayah serta daya ikat pada masyarakat yang rendah,” ujar Sudarmanto