Menuju Pembangunan yang Berpusat Pada Penduduk

Menuju Pembangunan Yang Berpusat pada Penduduk
Oleh: Drs. Mardiya

Ka Bidang Pengendalian Penduduk

 

Dalam pembangunan nasional, tidak dapat disangsikan lagi bahwa penduduk dengan segala dinamikanya mempunyai peran yang sangat penting. Sayangnya, selama ini masih banyak elemen masyarakat dan pemerintahan yang belum mampu menerjemahkannya secara tepat ke dalam proses pembangunan. Akibatnya, pembangunan kurang terintegrasi dan belum berpusat pada penduduk. Penduduk (baca: rakyat) masih sering diabaikan, mereka lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan, bukan subyek sekaligus penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita semua bergembira ketika pemerintah memastikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 akan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai strategic theme (tema strategis), yang salah satu tujuan pokoknya adalah mengkolaborasikan beberapa fungsi yang berbeda dari kementrian dan lembaga dalam satu strategi yang sama untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat global. Hal tersebut memberi makna bahwa situasi penduduk baik kuantitas, kualitas, persebaran dengan segala dinamikanya telah disadari betul sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan,  sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan dalam kerangka meningkatkan efektivitas pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan.

Dalam konteks pembangunan yang berpusat pada penduduk (people-centered development), tersusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) berupa rumusan perencanaan pembangunan kependudukan yang mencakup upaya peningkatan kuantitas  dan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk serta administrasi kependudukan menjadi hal yang mutlak dibutuhkan bagi para pengelola maupun pemangku kepentingan/pemerintah guna menyinkronisasi dan mengintegrasikan kebijakan, sasaran dan program dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan situasi kependudukan di wilayah. Artinya, GDPK dapat dijadikan acuan atau setidaknya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baik yang bersifat influence policy maupun responsive policy terhadap dinamika kependudukan di daerah.

Kita tentu sangat menyadari bahwa pembangunan di berbagai bidang tidaklah berdiri sendiri, melainkan bertumpu pada aspek kependudukan. Hal ini terjadi karena sebuah negara terbentuk oleh tiga pilar utama, yakni wilayah, penduduk dan pemerintahan. Sehingga pengabaian terhadap aspek kependudukan, sama saja artinya dengan pengabaian pilar utama terbentuknya sebuah negara. Apalagi pembangunan itu sendiri pada prinsipnya sebagai suatu proses perubahan yang berlangsung terus menerus dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dengan demikian, penduduk harus menjadi titik sentral. Artinya, dalam pembangunan apapun, harus menjadikan situasi kependudukan sebagai asumsi dasar dan pijakan utama untuk mengambil keputusan, termasuk menetapkan regulasi.

Saat ini persoalan kependudukan di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Persoalan kependudukan berkelindan antara dimensi kependudukan yang menyangkut pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan dengan berbagai dinamika pembangunan seperti kemiskinan, pemenuhan kebutuhan pangan, pembukaan lapangan kerja baru, pengendalian dampak lingkungan, kesenjangan sosial bahkan pembangunan demokrasi. Tanpa perhatian yang memadai terhadap masalah kependudukan, berbagai upaya pembangunan untuk mencapai perbaikan kesejahteraan penduduk, dipastikan akan terancam gagal.

Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa tingkat kemajuan suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya dan bukan oleh melimpahnya sumber daya alam. Jumlah penduduk yang besar baru bermanfaat jika kualitasnya tinggi. Sebaliknya jika kualitas penduduknya rendah, maka jumlah penduduk yang besar hanya akan menjadi beban pembangunan. Dengan demikian, aspek kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, program kependudukan harus terintegrasi dan menjadi arus utama (mainstream) dalam semua aspek pembangunan.

Mendasarkan pada realita tersebut, sudah saatnya pembangunan yang berpusat pada penduduk harus segera dilakukan. Pemerintah sebagai motor penggerak pembangunan harus mampu menentukan arah yang benar dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan. Makna yang terkandung dalam pembangunan berwawasan kependudukan ini selain pembangunan harus disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, pembangunan juga harus bertumpu pada upaya pembangunan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kualitas dan keberdayaannya. Ukuran keberhasilan dari pembangunan ini berupa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mempertemukan tiga komponen, yakni keberhasilan dalam kesehatan yang diukur dengan melihat Angk Harapan Hidup (AHH), kemampuan untuk merefleksikan keberhasilan pengembangan pendidikan dengan melihat harapan lama sekolah dan lama sekolahnya, serta besarnya barang dan jasa yang dapat disediakan oleh masyarakat bagi warganya yaitu dengan melihat paritas daya beli masyarakat.

Di sinilah GDPK memainkan peranan yang sangat penting. Karena dalam GDPK, rumusan perencanaan pembangunan kependudukan selama kurang lebih 20 tahun baik dalam hal pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas maupun penataan administrasi kependudukan telah sangat jelas, bahkan sudah tersusun dalam roadmap 5 tahunan. Adalah menjadi kewajiban pemerintah maupun pemerintah daerah untuk menyusun GDPK ini sebagai awalan menuju pembangunan yang berpusat pada penduduk. GDPK harus disusun dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan pembangunan dalam RPJMD.