Perlunya Grand Design Pembangunan Kependudukan

Perlunya Grand Design Pembangunan Kependudukan

Oleh Drs. Mardiya

Ka Bidang Pengendalian Penduduk

 

Sudah lima tahun lamanya, Presiden RI telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. Substansi inti Prepres yang disahkan 17 Oktober 2014 lalu tersebut adalah mengamanatkan pada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). GDPK ini terdiri dari lima aspek pembangunan kependudukan, yaitu: (1) Pengendalian Kuantitas Penduduk, (2) Peningkatan Kualitas Penduduk, (3) Pengarahan Mobilitas Penduduk, (4) Pembangunan Keluarga, (5) Pengembangan Data Base Kependudukan. Pemerintah Pusat sendiri telah menyusun GDPK yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2012.

Tanggapan Pemerintah Daerah terhadap amanat dari Prepres ini sangatlah beragam. Jika Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Aceh Barat segera menindaklanjuti Perpres tersebut dengan menyusun GDPK 2016-2035 pada tahun 2016 lalu, maka Kabupaten/Kota lainnya seperti Bantul, Kulon Progo dan Kota Yoyakarta (termasuk DIY) baru menyusun GDPK pada tahun 2018. Sementara masih banyak Pemerintah Daerah terutama di Luar Jawa, seperti Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang baru akan menysun GDPK pada tahun 2020 mendatang.

Penyusunan GDPK ini sebenarnya perlu dipercepat mengingat pentingnya keberadaan grand design tersebut sebagai bahan perencanaan pembangunan kependudukan di daerahnya masing-masing. GDPK merupakan suatu rencana besar yang memuat kebijakan dan program operasional baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang yang mampu menjadi dasar dan tolok ukur pembangunan kependudukan.

Tujuan disusunnya GDPK yang memiliki visi terwujudnya penduduk yang berkualitas, sejahtera, maju, mandiri dan berbudaya ini setidaknya mencakup delapan hal: (1) Mewujudkan kualitas penduduk dalam berbagai aspek : kesehatan, pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan taqwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan, (2) Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, (3) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan, (4) Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja, (5) Mewujudkan pengarahan mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan, (6) Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga, (7) Mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, (8) Mewujudkan data dan informasi kependudkan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem inforamsi data kependudukan.

Perlu disadari bahwa proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan. Oleh karena itu penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan dalam rangka menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan menjadi sangat urgen. Hal ini untuk menciptakan harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan. Dengan tersusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan ini, diharapkan dapat memperbaiki political will dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap kependudukan sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para policy makers terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan