Rapat Kerja Kelembagaan

Rapat Kerja Kelembagaan Digelar di Aula Adikarta

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penataan Kelembagaan Asli Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2021, maka digelar Rapat Kerja pada hari Kamis, 18 Februari 2021 di Aula Adikarta, Gedung Kaca Komplek Setda Kabupaten Kulon Progo. Rapat kerja kali dihadiri oleh Kapanewon, perwakilan Lurah, perwakilan Pamong Kalurahan, perwakilan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Bertindak sebagai narasumber dalam rapat kerja kali ini adalah Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY, Ir. Sugeng Purwanto, MMA, Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kulon Progo, Drs. Eka Pranyata, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sudarmanto, S.I.P., M.Si. dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo, Muhadi, S.H., M.Hum.

Paparan materi pertama disampaikan oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY berjudul “Bungai Rampai Kalurahan”. Disampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah DIY dalam pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, khususnya bidang kelembagaan. Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memerhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Narasumber kedua Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kulon Progo menyampaikan materi tentang arah kebijakan penataan kelembagaan asli kalurahan di Kabupaten Kulon Progo. Mengacu pada UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Dalam implementasi penataan kelembagaan asli kalurahan, Kabupaten Kulon Progo telah mengambil langkah konkret dalam penyiapan regulasi maupun implementasinya. Secara resmi penataan kalurahan diimplementasikan dengan Pengukuhan Lurah sebagai Pemangku Keistimewaan pada tanggal 27 Januari 2020. Sesuai dengan roadmap Pemda DIY, maka langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi penataan kelembagaan asli kalurahan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam paparan materinya menyampaikan bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi penataan kelembagaan asli kalurahan, antara lain terkait pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan dan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Jam Kerja Kantor Kalurahan dan Cuti Aparatur Pemerintah Kalurahan. Dalam rapat kerja ini sekaligus dirumuskan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilakukan di setiap wilayah kapanewon.

Sementara itu Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo menyampaikan materi terkait beberapa kendala dalam implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Beberapa kendala yang dipaparkan menjadi bahan masukan bagi Pemda DIY untuk melakukan evaluasi regulasi, sehingga meminimalisir kendala dalam implementasinya ke depan.

Setelah paparan dari keempat narasumber, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dijawab langsung oleh para narasumber. Acara kemudian ditutup dengan perumusan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penataaan kelembagaan asli yang akan digelar pada bulan Februari, Maret dan April secara maraton di 12 kapanewon. (rsd)