Persiapan PILUR di Era Pandemi

Persiapan Pemilihan Lurah di Era Pandemi

Sesuai yang telah direncanakan, pada tahun 2021 ini Kabupaten Kulon Progo akan menyelenggarakan Pemilihan Lurah serentak di 68 kalurahan. Penyelenggaraan Pemilihan Lurah di tengah suasana pandemi Covid-19 tentu memerlukan persiapan yang lebih cermat dan ketat dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebarluasan Covid-19, agar tetap dapat berjalan dengan tertib, lancar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai dasar regulasi pelaksanaan Pemilihan Lurah, Kabupaten Kulon Progo telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah, yang secara lebih detail teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati. Sementara itu dalam rangka penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan Covid-19 yang membahayakan kesehatan masyarakat, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Lurah dengan menerapkan protokol kesehatan, Kementerian Dalam Negeri melakukan pendataan daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, untuk dilaporkan kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. Secara lebih rinci Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 141/6698/SJ tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 10 Desember 2020. Secara garis besar SE Mendagri tersebut berisi mengenai pembatasan jumlah pemilih yaitu paling banyak 500 DPT di setiap TPS, pengaturan jadwal waktu pemungutan suara, penerapan protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan pembatasan jumlah orang pada berbagai kegiatan tahapan yang berpotensi menimbulkan kerumunan atau pengerahan massa.

Menindaklanjuti beberapa regulasi dan arahan dari Pemerintah Pusat tersebut, Kabupaten Kulon Progo telah melakukan beberapa langkah antara lain:

  1. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pemilihan Lurah telah menyesuaikan perkembangan dinamika regulasi, termasuk pengaturan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam penanggulangan penyebaran Covid-19.
  2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai perangkat daerah yang membidangi pemerintahan kalurahan telah menyusun perencanaan kegiatan Pemilihan Lurah yang dibiayai dengan APBD Tahun Anggaran 2021. Dalam perencanaan tersebut antara lain juga telah ditentukan jumlah TPS di setiap kalurahan dengan mempertimbangkan jumlah potensi pemilih dan dengan kapasitas kurang dari 500 DPT per TPS.
  3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan koordinasi dengan kalurahan terkait penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2021. Sesuai dengan regulasi yang ada, beberapa kebutuhan untuk Pemilihan Lurah yang tidak teranggarkan dalam APBD dapat didukung dengan APB Kalurahan. Beberapa kebutuhan tersebut antara lain penyediaan peralatan untuk protokol kesehatan seperti masker, face shield, sarung tangan, thermogun, pembatas meja KPPS, desinfektan, tempat sampah dan serta kebutuhan lainnya.

Berbagai persiapan teknis tersebut tentu sangat dibutuhkan, mengingat angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kulon Progo belum menunjukkan grafik melandai. Tentu kita semua berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir, sehingga sendi-sendi peradaban manusia dapat kembali berjalan normal. (Rsd)