Pendataan Keluarga 2021

Pendataan Keluarga 2021

Mardiya

Ka Bidang Pengendalian Penduduk

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kembali melakukan Pendataan Keluarga (PK) di tahun 2021 setelah kegiatan yang sama dilakukan pada tahun 2015. Pendataan ini sempat tertunda satu tahun, karena mestinya kegiatan ini dilakukan pada tahun 2020. Namun karena kondisi pandemi Covid-19 yang belum reda, pendataan yang menurut rencana dilaksanakan 1 hingga 30 Juni 2020 ditunda menjadi April hingga Juni  2021.

Dasar pelaksanaan PK 2021 selain Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Pasal 41 dan 49), juga Peraturan Pemerintah No  87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Pasal 53) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 274, 391 dan 394).

Berbeda dengan rencana PK 2020 yang hanya mengcover 35.427.186 KK  atau 44,18 persen dari total keluarga seluruh keluarga di Indonesia yang saat itu berjumlah 80.194.285 KK, maka di tahun 2021 mencover seluruh keluarga yang jumlahnya 66.828.571 KK. Di DIY sendiri, jumlah KK yang akan didata sebanyak 1.098.922 yang tersebar di 78 Kapanewon, 438 Kalurahan, 4.504 Pedukuhan, 6842 RW dan 27.230 RT.

Dibandingkan dengan PK 2015, data  yang akan diperoleh pada PK 2020 nantinya akan lebih lengkap karena ada beberapa variabel yang akan ditambahkan. Variabel yang dimaksud diantaranya  terkait dengan Pembangunan Keluarga, melengkapi dua program lainnya yang sebelumnya telah ada dan diamanatkan kepada BKKBN, yakni Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB). Lebih dari itu ada juga aspek Anggota Keluarga (Individu).

Selama ini, dalam melakukan pendataan, BKKBN lebih melihat indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR). Padahal LPP dan TFR lebih terkait dengan program Kependudukan dan KB. Untuk itulah program Pembangunan Keluarga dibuat indikatornya dalam bentuk Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang akan dapat menjelaskan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui indikator ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga.

Jumlah kader petugas pendata PK 2021 yang dikerahkan akan disesuaikan dengan jumlah keluarga (KK) yang disasar. Di DIY sendiri jumlah kader pendata mencapai 7.409 orang. Mereka akan door to door melakukan kunjungan rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Setidaknya menerapkan 3 M (Mencuci tangan, Memakai masker dan Menjaga jarak). Guna mengisi satu formulir atau menjawab pertanyaan dibutuhkan waktu 20 sampai 30 menit, paling lama 45 menit. Ada 57 variabel yang harus diisi petugas pendata dari sebelumnya yang hanya 47 variabel. Untuk itu masyarakat dimohon agar bisa melayani dan menjawab pertanyaan dari petugas pendata sebaik-baiknya.

Hasil PK 2021 nantinya bisa digunakan sebagai data operasional atau peta kerja untuk intervensi program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) serta program pembangunan lainnya sampai dengan ditingkat lini lapangan. Hal ini karena data PK menampilkan informasi basis data “by name, byaddress” yang meliputi 4 aspek yakni Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Anggota Keluarga. Ideal bagi BKKBN dan pihak terkait yang akan melakukan intervensi.

Secara nasional, untuk PK 2021 tidak lagi mengenal pengelompokkan keluarga berdasarkan tahapan seperti Pra-Sejahtera hingga Keluarga Sejahtera III Plus. Sehingga kalau ada daerah yang memerlukan pentahapan seperti itu, BKKBN mempersilahkan untuk melakukannya sendiri sesuai kebutuhan daerah.

Yang juga berubah dalam PK 2021 dibandingkan dengan PK 2015 adalah pengumpulan formulir pendataan dari sebelumnya di provinsi, kini cukup di Balai Penyuluhan KB di kecamatan setempat. Di Balai Penyuluhan KB  data diinput dan diolah. Dengan demikian,  bila ada revisi data, jenjangnya tidak terlampau jauh. Selain secara manual (30 persen), laporan hasil pendataan di lapangan juga dilakukan melalui smartphone mobile (70 persen) dengan aplikasi yang dibangun berbasis web.