Sosialisasi Bagi BPKalurahan Untuk Percepatan Penggunaan Dana Desa 2021 (Lanjutan)

Bertempat di Ruang Rapat Dinas PMD Dalduk dan Kb, dilaksanakan Sosialisasi Percepatan Penggunaan Dana Desa 2021 bagi Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang dilaksanakan pada 18 Januari 2021, dihadiri oleh unsur BPKal se Kabupaten Kulon Progo, Tokoh masyarakat, Pendamping Desa, KPKD. Dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa Jumarna, S.IP menyampaikan tentang Permenkeu Nomor 222 /PMK.07/2020 Tentang Kebijakan Dana Desa Tahun 2021.
Sehubungan Peraturan Kalurahan Tahun 2021 telah disahkan, maka harus dilaksanakan perubahan APBKal yang didahului dengan penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) yang membahas kebutuhan Dana Desa untuk BLT dan calon penerima manfaat yang harus diputuskan melalui mekanisme musyawarah kalurahan.
Agenda muskalsus ini mencermati data Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan BLT Dana Kalurahan), dengan catatan:
a. Jangka waktu pelaksanaan BLT Kalurahan selama 12 (dua belas) bulan terhitung       dari Januari sampai dengan Desember 2021;
b. Besaran BLT Dana Kalurahan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per   Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT
Kriteria KPM meliputi:
a. keluarga miskin atau tidak mampu;
b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu             Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
c. dalam hal KPM calon penerima BLT Kalurahan belum memiliki NIK, Pemerintah Kalurahan wajib memfasilitasi pembuatan NIK;
Mekanisme penentuan KPM sebagai berikut:
a. Pemerintah Kalurahan melakukan pendataan KPM dengan mempertimbangkan DataTerpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data KPM penerima BLT sebelumnya;
b. Pemerintah Kalurahan melakukan validasi data KPM calon penerima BLT Kalurahan untuk pengurangan jumlah KPM karena sudah tidak memenuhi kriteria atau penambahan jumlah KPM karena ditemukan keluarga yang memenuhi kriteria tetapi belum menerima Jaring Pengaman Sosial (JPS)
Musyawarah Khusus yang diselenggarakan pada minggu ke dua bulan Januari 2021 dengan melibatkan unsur Pemerintah Kalurahan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK), Relawan Kalurahan Dalam Rangka Tanggap Darurat Covid-19, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) dan tokoh masyarakat untuk menyepakati dan memutuskan KPM penerima BLT yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Khusus;
Hasil musyawarah khusus tersebut sebagai dasar Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) dalam menetapkan perubahan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021, perubahan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Kalurahan
Dalam anggaran BLT Dana Kalurahan sebesar Rp. 300.000,- selama 12 Bulan. Selanjutnya akan digunakan sebagai bahan Perubahan APBKal Tahun 2021.

Diminta agar masing-masing Kalurahan untuk mengirim data BNBA (by name by address) model Excel calon penerima BLT-DD diterima di bidang Pemdes paling lambat 21 Januari 2020, dan Jumlah KPM per bulan untuk dimasukan pada OM SPAN.(JM)

Selengkapnya materi di https://drive.google.com/drive/folders/101-ZO57As4sfX0TAAlaV1AcAexizlzOr