Paguyuban Dukuh Madukoro Beraudiensi dengan Bupati dan DPRD

Tujuh orang perwakilan dari Paguyuban Dukuh se-Kabupaten Kulon Progo “Madukoro” melakukan audiensi dengan Bupati Kulon Progo di Ruang Menoreh Komplek Setda Kabupaten Kulon Progo pada hari Rabu (11/11). Hadir mendampingi Bupati adalah Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kepala Bagian Hukum.

Pada hari berikutnya, Kamis (12/11), sebanyak sekitar 25 perwakilan Paguyuban Dukuh “Madukoro” kembali melakukan audiensi kali ini dengan DPRD Kabupaten Kulon Progo. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, dengan didampingi beberapa anggota DPRD serta dari unsur perangkat daerah yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kepala Bagian Hukum.

Substansi permasalahan yang disampaikan oleh Paguyuban Dukuh “Madukoro” dalam audiensi di depan Bupati maupun DPRD adalah Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Jam Kerja Kantor Kalurahan dan Cuti Aparatur Pemerintah Kalurahan, yaitu mengenai kewajiban seluruh Pamong Kalurahan melaksanakan tugas pelayanan setiap hari kerja di Kantor Kalurahan dan melakukan perekaman kehadiran dua kali setiap hari kerja. Selain itu mereka juga menyampaikan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan yang mengatur tugas Dukuh antara lain membantu pelayanan umum di kantor kalurahan.

Secara garis besar Bupati menyampaikan bahwa adanya kewajiban melakukan perekaman kehadiran setiap hari di kantor kalurahan merupakan salah satu bentuk pengawasan Pamong Kalurahan oleh Lurah. Hal ini bukan berarti bahwa Dukuh selama jam kerja hanya bekerja di kantor kalurahan. Setelah melakukan perekaman kehadiran dan mendapat briefing dari Lurah, apabila terdapat tugas atau kegiatan di padukuhan maka Dukuh sebagai pelaksana kewilayahan melaksanakan tugas di wilayahnya. Bupati menilai bahwa regulasi yang ada sudah benar, yang perlu diperbaiki adalah pada tingkat implementasinya.

Sementara itu pada saat beraudiensi dengan DPRD, Ketua DPRD menyampaikan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Aparatur Pemerintah Kalurahan termasuk Dukuh semakin tinggi. Modernisasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan menuntut optimalisasi kinerja Pamong Kalurahan dengan indikator yang semakin terukur. Peningkatan penghasilan tetap (siltap) Pamong Kalurahan sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kinerja.(RSD)