TATA KELOLA PEMERINTAH KALURAHAN

Dalam rangka kesiapan pelaporan realisasi APBKal Tahun 2020 dan  persiapan  Siskeudes Online Tahun 2021 serta mendengarkan masukan Pemerintah Kalurahan dalam tata kelola dan penyusunan regulasi, Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB melakukan pemantauan beberapa Kalurahan, yaitu : di Kalurahan Palihan, Kalurahan Nomporejo dan Kalurahan Kranggan serta Kalurahan Sentolo pada tanggal 7 dan 8 Oktober 2020.  Dari pemantauan diperoleh informasi sebagai berikut : untuk terkait jaringan internet, beberapa kalurahan yang dikunjungi dalam rangka kesiapan penerapan siskeudes online tahun 2021 masih ada kendala kurang lancarnya jaringan internet untuk  mendukung penerapan digital goverment di lingkungan pemerintah kalurahan. Namun  untuk kesiapan SDM aparatur dan kesanggupan memanfaatkan Siskeudes online dari aspek perencanaan, penatausahaan dan pelaporan mereka telah memahami dan mendapatkan bintek dan informasi terkait hal itu.  Mereka mengharapkan untuk penerapan siskeudes online agar dukungan jaringan internet ditingkatkan kualitasnya. Pemerintah kalurahan selama ini untuk mendukung pelayanan dan pengembangan SID, jaringan internet yang digunakan, memakai  infrastruktur yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Kominfo Kabupaten. Namun untuk mengantisipasi tidak lancarnya jaringan itu, beberapa pemerintah Kalurahan telah mengadakan jaringan atau instalasi untuk melengkapi dan mengatasi permasalahan jaringan.  Dalam menghadapi permasalahan ini tentu Dinas PMD Dalduk KB akan segera melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk mengatasi permasalahan dimaksud.

Selain itu diperoleh informasi dan masukan perlu adanya penataan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, sehubungan dengan adanya dinamisasi perubahan domisili  warga masyarakat RT dan RW akibat pembangunan bandara. Termasuk dari beberapa kunjungan karena Bumdes masih menghadapi kendala internal dan masih belum optimalnya  kontribusi dalam pendapatan asli kalurahan, ada arahan dan dorongan dari Dinas PMD Dalduk KB ke pemerintah Kalurahan agar serius mendorong pengembangan Bumdes melalui penyehatan Unit  Jasa Keuangan dan atau pembukaan usaha baru  sesuai dengan potensi lokal melalui penyertaan modal pemerintah kalurahan, karena arah kebijakan Pedoman dana Desa 2021 mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat dampak covid 19 dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan mendorong kemajuan Bumdes.(SDRMT)