BKKBN dan Penanggulangan Stunting

BKKBN dan Penanggulangan Stunting

Oleh: Drs. Mardiya

Ka Bidang Pengendalian Penduduk

 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditetapkan menjadi penanggungjawab utama dalam program penanggulangan stunting (kekerdilan pada anak). Penetapan itu disampaikan Presiden secara langsung dan lisan kepada Kepala BKKBN, Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) saat dipanggil ke Istana Negara, beberapa waktu lalu. Penunjukan BKKBN ini di antaranya didasari pertimbangan kemampuan "dobrak" di mana lembaga ini memiliki "pasukan" lapangan yang terbilang cukup banyak. Mencapai 14 ribu Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 10 ribu petugas non-ASN.

Menurut Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com, menindak lanjuti keputusan tersebut, jajaran BKKBN telah melakukan serangkaian pertemuan, di antaranya dengan jajaran Kantor Wakil Presiden dan Kementerian Keuangan. Hal ini mengingat, dalam penanganan stunting, BKKBN menjadi koordinator yang diarahkan di tingkat lapangan, Ditambahkan oleh Dwi Listyawardani, nantinya BKKBN akan lebih fokus menggarap kegiatan penanggulangan stunting yang belum sepenuhnya tersentuh. Gap yang belum terselesaikan, akan menjadi perhatian. Terutama mendampingi remaja, dan juga keluarga. Ketika melakukan pendampingan, petugas BKKBN akan memastikan bahwa kehamilan itu adalah benar-benar kehamilan yang direncanakan. Sehingga akan lahir anak yang sehat. Dengan pendampingan ini, diharapkan tidak ada lagi ibu yang memiliki risiko melahirkan anak yang tidak sehat yang berisiko stunting.

Saat ini, realita menunjukkan bahwa 30-35 persen kasus stunting pada anak dilahirkan oleh wanita yang menikah di usia muda. Sehingga BKKBN akan menguatkan anjurannya pada para remaja untuk menikah di usia minimal 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria agar dapat melahirkan anak yang sehat. Penyebab stunting lainnya adalah jarak kelahiran. Dalam berbagai penelitian, ada korelasi kuat antara jarak kelahiran dan stunting. Untuk itu, BKKBN juga akan mengajak keluarga untuk menjaga jarak kelahiran minimal tiga tahun antar satu anak dengan anak berikutnya. Selain itu BKKBN akan terus mengingatkan mengingatkan agar para ibu memperhatikan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Suatu periode kehidupan bayi sejak dalam kandungan hingga dua tahun menyusui.

BKKBN mengkhawatirkan akan terjadinya peningkatan kasus stunting di masa Covid-19. Pasalnya, daya beli masyarakat menurun. Banyak keluarga mulai kesulitan ekonomi. Mereka menjual simpanannya seperti emas. Atau mulai makan dari tabungan. Belum lagi munculnya kasus depresi dan stress. Demikian halnya meningkatnya kasus perceraian dan kerenggangan hubungan antar suami-istri karena masalah ekonomi. Termasuk kawin muda. atau pun tradisi menikah muda. Semua itu, dapat mempengaruhi upaya penurunan kasus stunting di Indonesia. Sementara pemerintah sendiri telah menargetkan kasus stunting yang saat ini mencapai angka sekitar 27 persen, dapat ditekan menjadi 24 persen pada 2020 dan turun lagi menjadi 14 persen pada 2024.

Untuk itu, BKKBN akan melakukan intervensi terhadap penghambat-penghambat tersebut melalui program terobosan. Salah satu program yang akan menjadi fokus garapan BKKBN adalah mengawal pertumbuhan penduduk agar tetap terjaga pada posisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan rata-rata Total Fertilitas Rate (TFR) berada di angka 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) sama dengan 1.