Staf Pemerintah Kalurahan Lakukan Audiensi dengan DPRD

Dalam rangka untuk memperoleh penjelasan dan informasi terkait keberadaan Staf Pemerintah Kalurahan, perwakilan Staf Pemerintah Kalurahan melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Kulon Progo pada hari Rabu (26/08). Rombongan diterima oleh Ketua DPRD, Akhid Nuryati, S.E. dan Ketua Komisi IV, Istana, S.I.P., M.I.P. di Ruang Sidang Paripurna DPRD. Sedangkan dari eksekutif yang turut mendampingi adalah Dinas PMD Dalduk dan KB, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pemerintahan dan Bagian Organisasi.

Perwakilan Staf Pemerintah Kalurahan menyampaikan beberapa hal, antara lain mengenai keberadaan Staf yang tidak termasuk kategori Pamong Kalurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, padahal pada saat diangkat mereka mengikuti proses rekrutmen sebagai Perangkat Desa. Juga disampaikan bahwa dengan kondisi ini, maka besaran gaji Staf tidak sesuai standar sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yaitu paling sedikit setara 100% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a. Di samping itu, imbas dari tidak masuknya Staf dalam kategori Pamong Kalurahan juga berakibat mereka tidak ikut dilantik kembali dalam rangka penataan kelembagaan kalurahan dalam bingkai keistimewaan DIY, sebagaimana yang dilakukan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan.

Merespon aspirasi Staf Pemerintah Kalurahan, Ketua DPRD mengapresiasi bahwa langkah yang ditempuh yaitu dengan melakukan audiensi dengan DPRD adalah sudah benar, alih-alih misalnya bersuara melalui media sosial yang justru menimbulkan kegaduhan dan tidak solutif. Juga disampaikan bahwa regulasi sebuah daerah belum tentu dapat diterapkan di daerah lain meskipun di bawah regulasi pusat yang sama, karena antara lain menyangkut kemampuan keuangan daerah.

Kepala Bagian Hukum menjelaskan secara kronologis terkait penataan kelembagaan pemerintah kalurahan, yang antara lain berimbas tidak masuknya Staf dalam kategori Pamong Kalurahan. Pada saat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagai tindak lanjut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diterbitkan, belum ada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur lebih detail. Setelah itu kemudian terbit Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 dimana staf tidak masuk dalam kategori Perangkat Desa. Berdasarkan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah DIY bahwa staf memang tidak termasuk dalam kategori Perangkat Desa/Pamong Kalurahan, sehingga dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan juga tidak memasukkan staf dalam kategori Pamong Kalurahan.

Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB memberikan tanggapan bahwa dengan adanya regulasi baru yang tidak memasukkan Staf dalam kategori Pamong Kalurahan, pemerintah tidak berniat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Staf. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 di Ketentuan Peralihan pada Pasal 17 bahwa “Staf yang berstatus Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 1) tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilakukan pengaturan lebih lanjut”. Dengan demikian maka Staf tetap melaksanakan tugas/tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, bahkan menerima kenaikan penghasilan dari sekitar Rp 1,2 juta menjadi sekitar Rp 1,6 juta. Hal-hal yang berkaitan mengenai Staf akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan yang telah masuk dalam Propemperda tahun 2020 ini.