Audiensi Perwakilan Anggota BPK dengan Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB

Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Masa Jabatan 2020 – 2026 melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada hari Kamis (27/08) di Ruang Kepala Dinas. 7 orang perwakilan anggota BPK yang hadir berasal dari BPK Kalurahan Kembang (Kapanewon Nanggulan), BPK Sendangsari (Kapanewon Pengasih), BPK Banaran (Kapanewon Galur), BPK Sidorejo (Kapanewon Lendah), BPK Pendoworejo (Kapanewon Girimulyo), BPK Karangwuluh (Kapanewon Temon) dan BPK Kaligintung (Kapanewon Temon).

Ketujuh perwakilan anggota BPK tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB, Sudarmanto, S.I.P., M.Si. yang didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Jumarna, S.I.P. dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa, Risdiyanto, S.I.P., M.M.

Dalam pertemuan ini, perwakilan BPK menyampaikan bahwa perlu adanya suatu wadah sebagai forum silaturahmi untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas BPK dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Pada BPD masa jabatan sebelumnya sebenarnya telah terbentuk forum BPD yang bernama Resi Bisma. Berkaitan dengan telah diresmikannya BPK yang baru untuk masa jabatan 2020 – 2026, maka BPK se-Kabupaten Kulon Progo berencana akan meneruskan pembentukan forum BPK kepengurusan yang baru. Sehubungan hal tersebut, perwakilan anggota BPK memohon pendampingan dan fasilitasi dari Dinas PMD Dalduk dan KB.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB menyambut baik maksud dan tujuan pembentukan forum BPK. Mengingat bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga hampir selalu melibatkan unsur perwakilan BPK sebagai salah satu stakeholder untuk diminta masukannya. Juga ditekan agar BPK tetap dapat menciptakan suasana kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, tanpa mengurangi aspek kecermatan dan sikap kritis konstruktif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja Lurah. Di samping itu, BPK juga melaksanakan fungsi aspirasi yaitu menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi dalam penyusunan produk hukum di kalurahan yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah.