Tahapan Selanjutnya: Pembukaan Rekening Calon Penerima BLT DD

Selasa, 28 April 2020 kalurahan-kalurahan di Kabupaten Kulon Progo sudah 100% (87 kalurahan) menyelesaikan Musyawarah Khusus Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Informasi ini berdasar dari laporan Pendamping Desa di tingkat Kalurahan maupun di tingkat Kapanewon.

Untuk diketahui, 31 persen atau Rp22,4 Triliun dari Rp72 Triliun total dana desa di Indonesia tahun 2020 digunakan untuk BLT. Anggaran ini diberikan kepada keluarga terdampak ekonomi akibat Covid-19 di desa, yang belum mendapatkan program bantuan pemerintah lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Kartu Prakerja, dan lainnya. “Agar tidak terjadi overlapping (tumpang tindih), harus ada rujukan. Rujukannya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika di dalam rujukan itu calon penerima BLT yang sudah didata tidak ada yang ter-cover, maka mereka yang jelas-jelas kena dampak Covid-19 dari sisi sektor ekonomi, otomatis berpeluang besar untuk mendapatkan BLT Dana Desa,” terang Gus Menteri. Hal tersebut diungkapakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada konferensi pers secara virtual di Jakarta, Senin (27/4) (setkab.go.id).

Sementara itu, diketahui bahwa kuota BLT Dana Desa untuk Kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah R.M. Ir. Astungkara, M.Hum ,diikuti OPD menetapkan sejumlah 4.052 (by name by adress) KK Non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari total usulan kalurahan Non DTKS 14.723 yang telah disampaikan oleh semua Kalurahan.

Agenda Musyawarah Khusus penerima manfaat BLT Dana Desa adalah validasi data Non DTKS (4.052 KK) dan penambahan usulan baru diluar nama Non DTKS yang pernah diusulkan kalurahan.

Syarat dari usulan baru penerima manfaat BLT Dana Desa adalah tidak mempunyai mata pencaharian, sakit kronis, tidak menerima bantuan dari sumber dana lain dan belum pernah diusulkan sebelumnya. Penambahan usulan baru yang sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial melalui KPKD Kapanewon disesuaikan dengan kemampuan Dana Desa yang ada di Kalurahan.

Lebih lanjut dalam Permendes Nomor 6  tahun 2020 dijelaskan perihal teknis pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa yaitu pertama pendataan calon penerima bantuan  langsung tunai (BLT).

Mekanisme pendataan ini dilakukan oleh RT/RW yang juga merupakan bagian dari relawan desa lawan Covid-19 yang dibentuk disetiap desa. Kemudian data calon penerima BLT desa divalidasi dan difinalisasi dalam rapat Musyawarah Desa Khusus. Kemudian ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa.  Selanjutnya dokumen penetapan data penerima BLT Desa tersebut dilaporkan dan disahkan oleh Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak berkas diterima. Hingga hari ini (28/4/20) tahapan untuk Kabupaten Kulon Progo masih dalam proses pembuatan rekening Bank. (AZM)