Kabupaten Jepara Lakukan Studi Banding Raperda Kepala Desa

Selasa, 19 Maret 2019 08:44:55 - Oleh : BIDANG PEMDES

Penerimaan Kunjungan Di Aula Dinas

Evaluasi dan Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019

Sosialisasi Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Kunjungan Lapangan pada Calon Penerima SP Bidang KKBPK

MAD Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) dan Sosialisasi PID 12 Kecamatan

Musda BODRONOYO Tahun 2019

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi, Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Jepara bersama jajaran eksekutif antara lain Asisten 1, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta perwakilan kecamatan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD Dalduk dan KB) Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis (14/03).

Rombongan yang dipimpin Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Jepara, H. Jafar Faidhoni, S.E. dan Asisten 1 Sekretariat Daerah diterima langsung oleh Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB, Sudarmanto, S.I.P., M.Si. di Aula Dinas.

Kepala Dinas menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh tamu yang hadir, serta menyambut baik kunjungan dari Kabupaten Jepara sebagai wahana silaturahim serta transfer ilmu dan wawasan dalam rangka pembelajaran bersama. Berkaitan dengan Kepala Desa, saat ini di Kabupaten Kulon Progo masih berlaku Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 yang dalam waktu dekat akan dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan berbagai regulasi terbaru. Kabupaten Jepara yang telah melangkah terlebih dahulu dalam penyusunan perubahan Perda justru dapat menjadi mitra dialog yang strategis dalam penyusunan regulasi daerah mengenai Kepala Desa.

Selanjutnya Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Jepara, H. Jafar Faidhoni, S.E. atas nama rombongan menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan, yaitu dalam rangka studi banding untuk penyusunan Raperda tentang Petinggi. Di Kabupaten Jepara, jabatan Kepala Desa menggunakan nomenklatur Petinggi. Dalam pertemuan ini, diharapkan diperoleh beberapa informasi mengenai Kepala Desa, lebih spesifik lagi tentang Pemilihan Kepala Desa.

Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan mengenai Pemilihan Kepala Desa yang secara lebih teknis disampaikan oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa, Risdiyanto, S.I.P. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tergolong awal diterbitkan segera setelah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014. Dalam perkembangan selanjutnya terbit beberapa regulasi turunannya yaitu Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Permendagri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Permendagri Nomor 66 Tahun 2017  tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015. Di samping itu, juga keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang membawa implikasi hukum dalam proses Pemilihan Kepala Desa maupun pengisian Perangkat Desa. Terbitnya beberapa regulasi dan perubahannya tersebut dilatarbelakangi perkembangan situasi dan kendala teknis di lapangan yang ditemui dalam operasionalisasi regulasi. Dengan demikian regulasi mengenai Kepala Desa, termasuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 menemukan urgensinya untuk dilakukan perubahan dan penyesuaian.

Sejak pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang antara lain mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa serentak, Kabupaten Kulon Progo telah menyelenggarakan Pilkades serentak pada tahun 2015 di 35 Desa dan pada tahun 2018 di 20 Desa. Sedangkan Pilkades selanjutnya akan diselenggarakan pada tahun 2021 di 68 Desa, serta menuju serentak seluruh desa dalam skala kabupaten pada tahun 2027 di 87 Desa.

Sebelum pelaksanaan Pilkades serentak 2021, maka diharapkan regulasi daerah yang mengatur tentang Kepala Desa sudah dapat diterbitkan. Terdapat beberapa titik krusial yang memerlukan penyesuaian dalam penyusunan regulasi baru, antara lain mengenai interval waktu Pilkades menuju serentak dalam skala kabupaten, pelimpahan ketugasan Panitia tingkat kabupaten kepada Panitia tingkat desa, syarat bakal calon bertempat tinggal minimal 1 tahun, ketentuan bagi BPD yang mencalonkan diri, penerapan aturan dalam kondisi Kades Terpilih meninggal sebelum dilantik, serta mekanisme yang lebih rigid mengenai Pilkades Antar Waktu melalui mekanisme Musyawarah Desa.

Setelah paparan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pertanyaan muncul dari para  anggota Pansus I DPRD Kabupaten Jepara, yaitu H. Yuni Sulistyo, S.H., Sunarto, S.Sos., dan Ali Rozi Ahmad yang menanyakan tentang lembaga pengawas Pilkades, ketersediaan SDM PNS sebagai Penjabat Kades, serta mekanisme preventif untuk mencegah money politics. Sementara itu, Asisten 1 menyampaikan bahwa dalam rangka Pilkades serentak di kabupaten Jepara yang akan datang, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 13 miliar untuk 136 desa dalam bentuk Bantuan Keuangan. Asisten 1 menanyakan seberapa besar peluang terjadinya Pilkades putaran final serta mekanisme penyelesaian masalah apabila terjadi gugatan terhadap hasil Pilkades. Secara simultan beberapa pertanyaan tersebut dijawab oleh Kepala Dinas dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa.

Pada kesempatan ini, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara juga sekaligus berkonsultasi dengan Kepala Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa mengenai tata cara pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kabupaten Kulon Progo telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BPD, serta Peraturan Bupati yang dalam waktu dekat akan diterbitkan.  

Acara kemudian ditutup dengan tukar menukar cindera mata. Pada kesempatan ini, Kepala PMD Dalduk dan KB memberikan kain batik geblek renteng khas Kulon Progo sebagai kenang-kenangan, serta menyampaikan sekilas tentang program Bupati yaitu Bela Beli Kulon Progo, Tomira dan Batik Geblek Renteng.

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak