Sosialisasi Produk Hukum Tentang Desa Kepada Camat dan Kepala Desa

Selasa, 5 Maret 2019 08:47:15 - Oleh : BIDANG PEMDES

Kepala Dinas menyampaikan pengarahan pada Sosialisasi

Menghargai Sosok Ibu

Admin SIAPDES Tingkat Kecamatan Siap Mendampingi Validitas Data Desa

Monitoring Konsultan Nasional Kemendes PDTT ke Kabupaten Kulon Progo

Video Conference bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

PELATIHAN HIDROPONIK ANGKATAN 2 TAHUN 2019

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Pembinaan Tata Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan acara Sosialisasi Produk Hukum tentang Desa pada hari Senin (04/03) di Ruang Rapat I/Aula Dinas PMD Dalduk dan KB. Sosialisasi kali ini mengundang Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Kulon Progo.

 Acara dibuka oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Muhadi, S.H., M.Hum. yang menyampaikan materi yaitu Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, dan Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 140/1057 tentang Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, Sudarmanto, S.I.P., M.Si. pada kesempatan ini memberikan sambutan arahan dan menyampaikan beberapa informasi penting antara lain apresiasi kepada desa di seluruh Kabupaten Kulon Progo yang telah menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2019 tepat waktu. Kepala Dinas juga menyampaikan bahwa dari 5 klasifikasi perkembangan desa, saat ini terdapat 1 desa berpredikat mandiri yaitu Desa Pengasih, 17 desa berpredikat Maju, serta masih terdapat 3 desa berpredikat Tertinggal. 3 desa berpredikat Tertinggal ini juga mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah DIY yang akan memberikan pendampingan dalam penyusunan APB Desa pro poor (berpihak pada pengentasan kemiskinan). Besarnya dana yang mengalir ke desa diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan catatan harus dikelola dengan baik, professional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Sesi pertama sosialisasi disampaikan oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa, Risdiyanto, S.I.P. yang menyampaikan lebih detail terkait isi dari Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 140/1057 tentang Pengisian Keanggotaan BPD Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BPD.

 Dalam Surat Edaran tersebut disampaikan bahwa, pertama, dengan mempertimbangkan agar tidak berbenturan tahapan Pemilu nasional yang mendekati masa pelaksanaan, maka pelaksanaan tahapan pengisian keanggotaan BPD akan dilakukan setelah Pemilu 2019. Kedua, dalam rangka pengendalian maka pengisian keanggotaan BPD akan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten, dengan jadwal sekaligus terlampir dalam Surat Edaran. Ketiga, anggota BPD yang habis masa jabatannya sebelum pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota BPD hasil pengisian secara serentak diperpanjang masa tugasnya sampai dengan dilaksanakannya pengucapan sumpah/janji Anggota BPD secara serentak dengan menyesuaikan akhir masa jabatan BPD yang paling akhir. Keempat, Pemerintah Desa bersama BPD agar melakukan penyesuaian anggaran pengisian keanggotaan BPD yang telah dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019. Kelima, bagi desa-desa yang belum menyelenggarakan Musyawarah Desa agar segera melaksanakan Musyawarah Desa untuk menentukan mekanisme pengisian keanggotaan BPD dan menyusun wilayah pemilihan/perwakilan. Dan keenam, pengucapan sumpah/janji Anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara serentak dalam skala kabupaten.

 Sesi sosialisasi selanjutnya dipandu oleh Kepala Seksi Keuangan dan Pendapatan Desa, Joko Sunanto, S.H. yang menyampaikan 3 produk hukum terkait pengelolaan keuangan desa. Di era saat ini, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi prasyarat mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Siapapun yang membutuhkan untuk mengakses informasi mengenai APB Desa wajib diberikan, apalagi yang meminta data adalah Aparat Penegak Hukum (APH). Salah satu langkah strategis dalam pengelolaan keuangan desa adalah penggunaan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes), yang akan dikelola oleh admin di masing-masing desa. Juga disampaikan mengenai pedoman dan tata cara penyertaan modal desa pada BUM Desa, yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PA Desa), sehingga mewujudkan suatu desa yang mandiri, mampu memberdayakan masyarakatnya, serta memberi terobosan dalam menggali PA Desa secara lebih inovatif, tidak hanya yang terjadi selama ini seperti sewa Tanah Desa, atau BUM Desa yang sebagian besar bergerak di sektor keuangan (simpan pinjam).

 Setelah pemaparan materi oleh para narasumber, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dijawab langsung oleh para narasumber. Setelah itu, acara sosialisasi produk hukum tentang desa kemudian ditutup. Acara sejenis juga akan dilaksanakan pada hari Rabu (06/03), dengan materi yang sama namun dengan audiens berbeda yaitu dari Permusyawaratan Desa (BPD).

 

 Jadwal Pengisian BPD Serentak 2019

« Kembali | Kirim | Versi cetak